Handi menegaskan bahwa reformasi perpajakan perlu terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.
“Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ujarnya.
Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai.
Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, namun distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah.
Kelima, aspek kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
Menurut Handi, ekspansi fiskal yang direncanakan perlu diiringi dengan jaminan peningkatan kualitas belanja agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.
“Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” katanya.
Ia berharap pemerintah memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
