Menurut Handi, visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif.
Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik.
Hal ini terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, yang menunjukkan pemerintah sendiri mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.
Kedua, Handi menilai pidato Presiden belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selama ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.
Meskipun hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas kebijakan tersebut berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibandingkan membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.
Ketiga, Handi melihat masih terdapat tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara. Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB sementara pendapatan negara hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai tetap terbatas dan ketergantungan terhadap utang masih cukup tinggi.
