Meski demikian, Ia mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.
Handi menilai penekanan pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi membangun optimisme, melainkan memastikan kredibilitas pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah perlu memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan.
“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegas Handi.
Ia menambahkan bahwa target-target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk itu, Ia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang.*
