Emsatunews.co.id, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumirejo. Keputusan ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa seorang siswa TK Pertiwi Kartika Sari di Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, pada Kamis (12/3/2026) lalu.
Penutupan sementara ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi tim investigasi dalam menelusuri penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami korban setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Investigasi dan Uji Laboratorium
Wakil Bupati Pemalang sekaligus Ketua Satgas MBG, Nurkholes, menegaskan bahwa selama masa penyelidikan, SPPG Bumirejo dilarang mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat. Hal itu ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dapur SPPG tersebut, Jumat (13/3/2026).”Hari ini pelayanan dihentikan total karena sedang dalam proses investigasi. Kami perlu memastikan semuanya sesuai prosedur,” ujar Nurkholes.
Menurutnya, proses pemeriksaan diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga hari. Tim medis telah mengambil sampel makanan untuk diuji secara klinis di laboratorium. Nurkholes juga mengancam akan menutup permanen dapur SPPG mana pun yang terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kondisi Korban Berangsur Pulih
Di sisi lain, kondisi siswa yang sempat mengalami gejala muntah-muntah dilaporkan mulai membaik. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Pemalang, dr. Tettie Aidawati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendalami riwayat kesehatan korban sebelum insiden terjadi.”Informasi dari keluarga, korban baru saja sembuh dari sakit selama dua hari sebelum mengonsumsi makanan tersebut. Namun, kami tetap mengamankan sampel muntahan dan sisa makanan dari dapur untuk memastikan penyebab pastinya,” jelas dr. Tettie.
Evaluasi Menyeluruh dan Peran Masyarakat
Pemkab Pemalang memastikan akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh unit SPPG di wilayahnya. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan dapur penyedia makanan yang kondisinya tidak layak atau tidak higienis.”Kami butuh masukan warga. Jika ada dapur yang tidak benar, laporkan. Kami punya kewenangan untuk menindak hingga menutup operasionalnya demi melindungi keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama,” tegas Nurkholes.**( Joko Longkeyang).
