Emsatunews.co.id, Pemalang – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) resmi dinobatkan sebagai percontohan nasional dalam pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai langkah Pemprov Jateng sangat progresif dalam mengawal standar halal dari hulu hingga hilir.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, memberikan pujian tersebut saat menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Kunjungan ini bertujuan menyinkronkan peta jalan ekonomi syariah Jateng untuk tahun 2027.
Strategi Inovatif “Orang Tua Asuh”
Menyadari keterbatasan APBD, Pemprov Jateng meluncurkan terobosan kreatif guna mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Taj Yasin, atau yang akrab disapa Gus Yasin, menjelaskan konsep kolaborasi lintas sektor tersebut.”Kami menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi ‘Orang Tua Asuh’. Mereka membantu membiayai dan mendampingi proses sertifikasi halal bagi UMKM binaan mereka,” ungkap Gus Yasin.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak menghambat para pelaku usaha dalam memenuhi standar wajib halal nasional.
Pengawasan Ketat di Ribuan Unit Gizi
Selain fokus pada UMKM, BPJPH menyoroti kesuksesan Jateng dalam mengawasi 4.211 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG) yang kini telah bersertifikat halal. Pencapaian ini dianggap melampaui standar higienitas dan sanitasi konvensional.”Jawa Tengah adalah yang terbaik. Mulai dari Rumah Potong Hewan (RPH), desa wisata, hingga pengawasan ribuan unit layanan gizi semua terpantau. Ini adalah standar tertinggi bagi pemerintah daerah di Indonesia,” tegas Babe Haikal, sapaan akrab Kepala BPJPH.
Pusat Akselerasi di Jawa Tengah
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat layanan halal bagi para pelaku usaha agar lebih mudah dan cepat dalam mengurus administrasi.
Berikut adalah beberapa poin progresif Jawa Tengah di sektor halal:
1. Integrasi Wisata: Memasukkan konsep pariwisata ramah muslim dalam rencana strategis daerah.
2. Digitalisasi Data: Sinkronisasi data UMKM untuk pengawasan produk beredar.
3. Fasilitas RPH: Peningkatan standar pemotongan hewan yang sesuai syariat dan higienis.
Kerja sama yang solid ini diharapkan menjadi pemantik bagi provinsi lain di Indonesia untuk segera melakukan akselerasi serupa guna mewujudkan target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.**( Joko Longkeyang).
