“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti di ruangan ini. Seluruh gagasan akan dikembangkan menjadi sebuah buku yang mampu memperkaya perdebatan publik sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan,” harapnya.
Fadjar Ibnu Thufail, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN, menegaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi krisis ekologis bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengetahuan, melainkan mengintegrasikan sains, etika, dan kebijakan publik.
Menurutnya, sains mampu menghasilkan bukti dan memprediksi berbagai risiko lingkungan, tetapi tidak dapat menentukan pilihan moral maupun prioritas kebijakan. Karena itu, etika berperan memberikan arah nilai, sementara kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam tindakan nyata.
“Sains mampu menjelaskan dan memprediksi, tetapi ia tidak memiliki value judgement. Sains tidak bisa memutuskan siapa yang harus diselamatkan lebih dahulu ketika bencana datang atau kebijakan mana yang paling adil. Di situlah etika memberikan arah, sedangkan kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan keduanya menjadi tindakan nyata,” ujar Fadjar.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin, Laode M. Syarif menilai bahwa akar persoalan tata kelola sumber daya alam Indonesia tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada warisan sistem hukum kolonial yang hingga kini masih menjadi dasar penguasaan ruang.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi dan kawasan yang wajib dilindungi, persoalan lingkungan akan terus berulang,” tutur Laode.
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashof Birry yang mengingatkan bahwa transisi energi tidak cukup dimaknai sebagai sekadar dekarbonisasi. Menurutnya, perubahan sistem ekonomi harus diarahkan pada pengurangan ekstraksi sumber daya alam, distribusi manfaat yang lebih adil, serta pemulihan lingkungan.
“Kita tidak bisa terus mengukur kesejahteraan hanya dari seberapa banyak material yang berhasil diekstraksi. Sistem ekonomi harus dirancang agar distributif sekaligus regeneratif,” ungkap Ashof.
