Pandangan serupa disampaikan Iqbal Damanik, Climate & Energy Campaigner Greenpeace Indonesia yang menilai berbagai fakta ilmiah mengenai krisis iklim belum mampu mengubah arah kebijakan negara.
“Sains sebenarnya sudah memberikan peringatan jauh sebelum bencana terjadi. Persoalannya bukan kurangnya bukti ilmiah, tetapi mengapa bukti tersebut tidak diterjemahkan menjadi kebijakan,” tegasnya.
Iqbal juga menilai bahwa regulasi di Indonesia masih cenderung memberikan ruang yang besar bagi eksploitasi sumber daya alam dibandingkan perlindungan lingkungan.
Dari sisi ekonomi politik, Muhamad Rosyid Jazuli, Managing Director Paramadina Public Policy Institute & Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, mengkritisi narasi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam.
Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif justru melahirkan berbagai bentuk resource curse, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga kerusakan lingkungan.
“Kekayaan sesungguhnya bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan pada kualitas institusi dan political will. Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya” tutur Rosyid.
Rosyid juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Sementara itu, Dosen dan Peneliti Ekologi Manusia Univ. Nahdlatul Ulama, Wardah Alkatiri mengajak peserta melihat krisis lingkungan dalam perspektif yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari persoalan kolonialisme pengetahuan dan ketimpangan global.
