Tim khusus tersebut akan melibatkan lintas kementerian, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, hingga Menteri Keuangan.
Pelibatan lintas sektor ini dinilai krusial mengingat kebijakan ini bersinggungan langsung dengan pembiayaan negara, tata kelola pendidikan tinggi, serta pengelolaan PTN di bawah kementerian agama.
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua pekan hingga satu bulan ke depan.
Hasil akhir dari kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo sebagai landasan penetapan langkah dan tahapan kebijakan kuliah gratis di PTN.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan hitungan yang lebih rasional dan tahapan yang lebih baik untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” pungkas Brian.*
Sumber: BPMI
