Scroll ke Atas
ArtikelPemalang

Wong Nandur Kalah Karo Wong Nebas Adalah Metafora Politik di Pilkada 2024

2461
×

Wong Nandur Kalah Karo Wong Nebas Adalah Metafora Politik di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini

Oleh: Ahmad Joko Suryo Supeno
wartawan: emsatunews.co.id

Emsatunews.co.id, Pemalang – Peribahasa Jawa “Wong Nandur Kalah Karo Wong Nebas” (Orang Menanam Kalah dengan Beli Dengan Cara Di Borong) memiliki makna yang mendalam, terutama dalam konteks politik di Indonesia. Peribahasa ini menggambarkan realitas politik di mana calon pemimpin yang berjuang dengan kerja keras dan program nyata, seringkali kalah bersaing dengan calon yang menggunakan uang untuk meraih simpati masyarakat.

Fenomena ini semakin nyata menjelang Pilkada 2024. Politik uang, yang seringkali dibungkus dengan istilah “sosialisasi” atau “bantuan”, menjadi momok yang menakutkan bagi demokrasi. Calon pemimpin yang memiliki visi dan misi yang kuat, terkadang terjebak dalam pertarungan uang yang tidak sehat. Mereka yang bermodal tebal, dengan mudahnya memborong suara masyarakat dengan berbagai iming-iming.

Baca Juga :  Untuk Meningkatkan Prestasi, Bupati Pemalang Melepas 55 Atlit Pelajar ke PPLODP Sidoarjo

Praktik politik uang ini tidak hanya merugikan calon pemimpin yang berintegritas, tetapi juga merugikan masyarakat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, ternodai oleh praktik kotor yang mengutamakan materi. Masyarakat pun menjadi objek politik yang mudah dimanipulasi, kehilangan hak untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas.

Baca Juga :  Rita Maryani Bangga Saksikan Putra dan Keponakannya Meriahkan Karnaval Budaya dan Pembangunan  

Peribahasa “Wong Nandur Kalah Karo Wong Nebas” menjadi cerminan dari realitas politik yang menyedihkan. Di satu sisi, kita memiliki calon pemimpin yang berjuang dengan keringat dan ide untuk membangun bangsa. Di sisi lain, kita juga memiliki calon pemimpin yang hanya bermodal uang untuk meraih kekuasaan.

Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin, tidak tergiur oleh iming-iming materi. Partai politik dan penyelenggara pemilu juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang.