Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI dengan nilai sebesar 72,36 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 70,49 masih pada predikat “B” (baik). Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja memperoleh nilai 65,71 naik dari tahun 2021 dengan nilai 65,08 juga masih dalam kategori/predikat “B”, walaupun ada peningkatan, namun TNI masih tertinggal dari kementerian dan lembaga lainnya.
Beberapa catatan dari hasil evaluasi tahun 2022 antara lain melakukan publikasi sistem E-SAKIP Review (ESR), menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan antara Renstra, PK dan IKU, mengoptimalkan pohon kinerja, mereviu seluruh indikator kinerja, memanfaatkan IKU sebagai dasar untuk pengukuran kinerja, memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, meningkatkan kualitas laporan kinerja, membuat pedoman dalam melaksanakan evaluasi internal SAKIP di lingkup TNI dan mengoptimalkan evaluasi AKIP internal yang dilakukan APIP agar dapat memberikan rekomendasi implementasi SAKIP.
Asrenum mengatakan bahwa rekomendasi Kemen PANRB diatas sebagian besar sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi Implementasi AKIP TNI kali ini diharapkan ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Peningkatan hasil evaluasi tersebut tentunya tergantung pada upaya-upaya yang telah dilakukan TNI. Implementasi SAKIP yang terukur dan konsisten, harus diperkuat dengan tersedianya data dukung,” jelasnya.
“Saya berharap kepada pejabat masing-masing bidang untuk membantu memberikan informasi dan penyajian data yang dibutuhkan oleh tim dari Kementerian PANRB dalam melaksanakan evaluasi,” pungkasnya.*
