“Banyak kebijakan publik justru mematikan rakyat, seperti proyek MBG, eksploitasi sumber daya, hingga program strategis nasional yang sering mengorbankan kepentingan masyarakat. HAM yang dijamin konstitusi dilanggar secara terang-terangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya kekerasan aparat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kerap berakhir dengan impunitas. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan lemahnya supremasi sipil.
“Kalau tidak ada penguatan supremasi sipil, kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus berulang. Presiden harus berkomitmen menghentikan praktik represif aparat dengan mendisiplinkan dan mengevaluasi kebijakan yang menyalahi kepentingan publik” tambahnya.
Hurriyah, Direktur Eksekutif PUSKAPOL Univesitas Indonesia melihat gelombang aksi massa belakangan ini sebagai respons alamiah masyarakat terhadap lemahnya lembaga politik dalam menyerap aspirasi rakyat.
“Ini bukan muncul tiba-tiba, tapi akibat ruang sipil yang semakin menyempit selama beberapa tahun terakhir. Produk kebijakan dibuat secara ugal-ugalan, menguntungkan pejabat, dan merugikan rakyat,” jelasnya.
Ia juga mengkritik strategi pemerintah yang menggunakan cara-cara represif, kriminalisasi, hingga peretasan data pribadi untuk membungkam kritik.
“Kritik publik bukan dilihat sebagai masukan, tapi justru diframing sebagai ancaman, bahkan dilecehkan sebagai antek asing. Pemerintah menggunakan buzzer, rekayasa opini, dan politik pecah belah untuk melemahkan masyarakat sipil,” tegas Hurriyah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa masyarakat memiliki daya tahan dalam menghadapi represi. “Gerakan massa harus tetap terarah, konsolidatif, dan membangun jaringan. Jangan sampai kalah cepat dengan konsolidasi elite politik. Pemerintah harus segera menggelar rapat kabinet untuk membatalkan kebijakan-kebijakan bermasalah dan mendengarkan masyarakat, bukan menindasnya,” tutupya.
Pemikir kebhinekaan, Sukidi, menegaskan bahwa gejolak sosial yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk perlawanan rakyat yang lahir dari akumulasi ketidakadilan di berbagai lini penyelenggaraan negara.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang responsif, dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
