“Demokrasi gagal pada level substansial. Hukum dijadikan alat kriminalisasi dan pembungkam masyarakat,” ujarnya.
Hudan menekankan pentingnya suara kaum intelektual, terutama dari kampus, untuk menyatakan sikap kritis.
“Suara kampus memiliki legitimasi penting untuk menunjukkan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Kaum intelektual harus berani mengambil posisi” tegasnya.
Hudan juga menyoroti framing anarkisme yang kerap dilekatkan pada masyarakat. Menurutnya, justru praktik anarkisme lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui pembabatan hutan dan pengerukan lingkungan yang merusak ruang hidup rakyat.
Ia menegaskan dua hal utama: pertama, pentingnya solidaritas bersama, sebab kritik harus dibarengi dengan persatuan masyarakat; kedua, bahwa kondisi saat ini adalah bentuk ketidak-tuntasan dari agenda reformasi 1998 yang belum benar-benar diwujudkan.
Sementara itu, Damar Juniarto, Direktur KONDISI, menyampaikan bahwa gelombang kemarahan publik yang terlihat dalam berbagai peristiwa adalah wujud nyata dari rasa tidak didengar.
“Masyarakat yang marah jangan dihadapi dengan kekerasan, apalagi distigma seolah digerakkan oleh asing. Itu cara lama pemerintah yang berusaha meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Damar menyerukan agar pemerintah justru merangkul dan menyusun tuntutan bersama rakyat.
“Kemarahan rakyat jangan diarahkan untuk meruntuhkan rumah-rumah wakil rakyat, tetapi harus dibingkai ke dalam cara-cara yang sehat. Itu bisa terwujud bila negara benar-benar mendengar,” tutupnya.
Abdul G. Karim, Dosen FISIPOL Universitas Gajah Mada, menilai fenomena ini erat kaitannya dengan upaya penataan ulang relasi elit nasional yang memunculkan perlawanan di berbagai tempat.
